Sebagai warga negara Indonesia, memahami pengertian dan prinsip demokrasi pancasila secara luas menjadi sebuah kewajiban. Mengapa demikian? Sudah jelas karena dengan memahami makna dari demokrasi pancasila yang menjadi dasar landasan negara ini mampu meningkatkan rasa nasionalisme yang baik. Selain itu, sebagai bentuk menghargai perjuangan para pahlawan negara, karena demokrasi pancasila sebagai cerminan bangsa. Sebelum mengerti lebih dalam, perlu diketahui bahwa pengertian demokrasi pancasila memiliki dua makna, yakni makna luas dan sempit. Perbedaannya, pada makna secara sempit, demokrasi pancasila adalah sesuai dengan bunyi undang undang dasar ’45, “kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”, sedangkan pengertiannya secara luas bermakna butir-butir pancasila yang mendasari kedaulatan rakyat dalam bidang-bidang seperti politik, ekonomi dan sosial.
Pengertian dan Prinsip Demokrasi
Kali ini, yang akan dibahas secara lebih mendalam adalah pengertian dan prinsip demokrasi pancasila secara luas. Prinsip dari demokrasi pancasila sendiri dilahirkan pada siding BPUPKI. Pada siding-sidang yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan bangsa tersebut lahirlah butir-butir demokrasi pancasila negara Indonesia. Sidang-sidang yang berlangsung sejak bulan Mei terhitung hingga bulan Juli tahun 1945 tersebut menghasilkan keputusan yang sepakat bahwa negara Indonesia sudah sepantasnya memegang prinsip negara demokrasi. Keputusan ini diajukan oleh Soepomo yang pada saat itu berpendapat bahwa prinsip dasar negara harus mencerminkan rakyatnya. Rakyat Indonesia dengan struktur sosialnya yang penuh dengan hasrat persatuan.
Pendapat ini pun didukung oleh opini Hatta pada bukunya Demokrasi Kita (1953) bahwa negara Indonesia dijadikan negara dengan asas demokrasi adalah sangat sesuai dengan kepribadian bangsa. Beliau menyebut demokrasi dengan istilah “kerakyatan” yang diyakininya sebagai cerminan sempurna masyarakat Indonesia. Ia pun sangat meyakini bahwa dengan berpegang teguh pada pengertian dan prinsip demokrasi pancasila secara luas ini mampu membantu perkembangan bangsa Indonesia dimasa depan. Para bapak pendiri bangsa tidak sembarangan menentukan prinsip yang akan dijadikan pedoman berkehidupan bangsanya. Hanya dengan melalui siding-sidang yang melibatkan pemikiran-pemikiran kritis, prinsip demokrasi pancasila dapat lahir untuk menuntun jalannya hidup bangsa.
Dalam pengertian dan prinsip demokrasi pancasila secara luas, disebutkan bahwa rakyat berdaulat atas bidang-bidang seperti politik, ekonomi dan sosial. Hal ini tentunya diatur dalam ciri-ciri demokrasi pancasila itu sendiri, yakni politik atau kepemerintahan ini berjalan sesuai dengan konstitusi atau aturan yang sudah dibuat dan disepakati baik secara musyawarah maupun legal secara hukum negara. Untuk menyesuaikan dengan poin politik, demi memenuhi syarat tersebut, negara pun wajib melaksanakan pemilu seperti yang sudah diputuskan, yaknis setiap 5 tahun sekali. Hal ini sebagai pemenuhan prinsip demokrasi pancasila dalam bidang politik. Sedangkan dalam bidang sosial, berhubungan soal HAM atau Hak Asasi Manusia, dimana setiap warga negara berkedudukan sama tidak memandang ras, agama, suku maupun budaya. Sehingga setiap orangnya diberikan hak perlindungan sosial yang serupa tanpa dibeda-bedakan.
Gagasan Pokok Demokrasi
Lalu, apa saja sebenarnya isi pokok dari pengertian dan prinsip demokrasi pancasila secara luas itu sendiri? Ada beberapa poin yang membentuk isi pokok dari demokrasi pancasila. Poin-poin tersebut adalah: pertama, mengenai pelaksanaan undang-undang dasar ’45 serta penjelesannya secara rinci yang dletakkan secara saksama pada batang tubuh dan penjelasan undang-undang dasar ’45. Kedua, bahwa setiap hak individual (HAM) dihargai oleh negara, juga dilindungi dengan tanpa pengecualian. Ketiga, menjalankan ketatanegaraan bangsa sesuai dari putusan sah lembaga, serta keempat adalah demokrasi pancasila sebagai inti penting, atau sendi-sendi penguat hukum yang tertera dengan jelas didalam undang-undang dasar ’45 yang telah disepakai oleh bapak-bapak pendiri bangsa, yang memutuskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang sifatnya demokrasi.
Keberadaan demokrasi pancasila dinilai memiliki kepentingan yang tinggi bagi perkembangan bangsa Indonesia, namun apakah poin-poin pokoknya itu memiliki fungsi sendiri dalam perkembangannya? Iya, pastinya, karena setiap ide atau gagasan tentunya dilandaskan pada sesuatu yang sifatnya penting dan berpengaruh. Prinsip demokrasi pancasila sendiri memiliki beberapa fungsi yang masing-masing fungsi tersebut berperan penting dalam pelaksanaan kerja negara. Dalam pengertian dan prinsip demokrasi pancasila secara luas, beberapa fungsi tersebut adalah berikut ini.
Pertama, demokrasi pancasila berfungsi untuk memberikan jaminan keikutsertaan pada rakyat dalam menyukseskan prinsip demokrasi pancasila itu sendiri seperti Pemilihan Umum, Rencana Pembangunan Negara, mewakilkan suara-suara mereka dengan menduduki badan perwakilan/permusyawaratan. Dengan mengikutsertakan diri untuk menyukseskan ketiga hal tersebut, sama saja membantu bangsa Indonesia untuk maju dan terus berkembang. Kedua, menjamin berdirinya negara RI. Ketiga, menjamin tegaknya NKRI dengan berdasar pada sistem konstitusional. Keempat, memberikan jaminan akan tetap digunakannya Pancasila sebagai dasar hukum negara. Kelima, menjamin bahwa lambang-lambang negara diberikan hubungan yang sama, serasi dan seimbang. Lalu yang keenam yang juga menjadi poin terakhir dari fungsi demokrasi pancasila adalah menjamin bahwa demokrasi pancasila mampu mewujudkan pemerintahan negara yang bertanggung jawab. Itulah pengertian dan prinsip demokrasi pancasila secara luas; fungsi pokok demokrasi pancasila.
Jika dipahami kembali pengertian dan prinsip demokrasi pancasila secara luas, bisa disimpulkan bahwa nilai demokrasi pancasila bangsa Indonesia memiliki beberapa prinsip yang menurut para bapak pendiri bangsa sudah sangat sesuai dengan kepribadian bangsa. Jadi, prinsip-prinsip demokrasi yang perlu digaris bawahi adalah perlindungan HAM yang sudah dijamin dan dijanjikan untuk setiap warga negara tanpa pengecualian, musyawarah merupakan cara pengambilan keputusan yang sah, karena melibatkan semua suara dan merucut pada hasil keputusan yang adil bagi semua pihak, badan peradilan yang merdeka tanpa campur tangan permainan politik pihak-pihak tertentu.
Prinsip Demokrasi Pancasila Mendasari Prinsip Politik
Kemudian, pengertian dan prinsip demokrasi pancasila secara luasjuga mendasari prinsip politik yang adil dimana negara mengakui adanya partai politik dan organisasi sosial politik sebagai wadah untuk menerima, menyimpan dan menyalurkan aspirasi rakyat. Prinsip demokrasi pancasila juga meliputi penyuksesan pelaksanaan pemilu dan pelaksanaan undang-undang dasar pasal 1 ayat 2 tahun 1945 tentang kedaulatan yang berada ditangan rakyat sehingga prinsip selanjutnya, yakni mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban dapat terwujud juga dengan sempurna. Prinsip demokrasi pancasila juga mengatur tentang tanggung jawab tiap-tiap warga negara secara moral baik terhadap Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat tempat ia hidup dan orang lain yang berkaitan dengan dirinya. Dengan tanggung jawab moral yang dijunjung tinggi, hal ini juga dapat membantu setiap warga negara tersebut untuk lebih menjunjung tinggi lagi tujuan serta cita-cita negara.
Dan pada prinsip terakhir yang sudah jelas adalah kejelasan bahwa negara Indonesia adalah negara dengan pemerintah menurut hukum. Hal ini sudah dengan jelas dituliskan dalam undang-undang dasar 1945 yang bunyinya, “Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Pemerintah berdasar dari sistem konstitusi tidak bersifat absolutism. Kekuasaan yang tertinggi ada ditangan rakyat.” Dengan menjungjung tinggi asas kerakyatan dan asa musyawarah yang sesuai dengan kepribadian bangsa, demokrasi pancasila dapat terwujud dengan sempurna, dimulai dari memahami pengertian dan prinsip demokrasi pancasila secara luas.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar