Contoh Soal Analisis Isi Teks Editorial , Opini - Pada pelajaran sebelumnya kita telah mempelajari struktur dan kaidah dalam teks editorial. Pada bagian ini kita akan belajar menentukan isi dari bagian-bagian teks editorial. Adapun bagian-bagian teks editorial adalah sebagai berikut.
Berakhirnya pemerintahan SBY ternyata diikuti dengan berakhirnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), baik PNPM mandiri Pedesaan maupun PNPM Mandiri Perkotan. Program ini dicanangkan oleh SBY pada tahun 2007. Memasuki tahun 2015 belum ada kejelasan kelanjytan program tersebut. Padahal selama bertahun-tahun PNPM telah mewarnai aktivitas masyarakat. Aset yang dikelola terus bertambah setiap tahun. Ketika terhenti, persoalan tidak hanya berkaitan dengan penanganan aset tetapi juga nasib para fasilitatornya. Mereka dokontrak setiap tahun. Dan selama PNPM masih ada maka kontraknya bisa diperpanjang.
Berakhirnya pemerintahan SBY ternyata diikuti dengan berakhirnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), baik PNPM mandiri Pedesaan maupun PNPM Mandiri Perkotan. Program ini dicanangkan oleh SBY pada tahun 2007. Memasuki tahun 2015 belum ada kejelasan kelanjutan program tersebut. Padahal selama bertahun-tahun PNPM telah mewarnai aktivitas masyarakat. Aset yang dikelola terus bertambah setiap tahun. Ketika terhenti, persoalan tidak hanya berkaitan dengan penanganan aset tetapi juga nasib para fasilitatornya. Mereka dikontrak setiap tahun. Dan selama PNPM masih ada maka kontraknya bisa diperpanjang.
Berakhirnya pemerintahan SBY ternyata diikuti dengan berakhirnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), baik PNPM mandiri Pedesaan maupun PNPM Mandiri Perkotan. Program ini dicanangkan oleh SBY pada tahun 2007. Memasuki tahun 2015 belum ada kejelasan kelanjutan program tersebut. Padahal selama bertahun-tahun PNPM telah mewarnai aktivitas masyarakat. Aset yang dikelola terus bertambah setiap tahun. Ketika terhenti, persoalan tidak hanya berkaitan dengan penanganan aset tetapi juga nasib para fasilitatornya. Mereka dokontrak setiap tahun. Dan selama PNPM masih ada maka kontraknya bisa diperpanjang.
Pemerintah harus segera bertindak cepat. Pemerintah perlu segera memutuskan kementrian mana yang berwenang untuk melanjutkan program PNPM ini. UU Desa yang sudah mulai diterapkan jangan sampai menghambat kelanjutan program ini. Tapi justru sebaliknya UU Desa dapat dijadikan peluang karena ada jaminan dana yang cukup memadai bagi kelancaran aktivitas-aktivitas masyarakat. PNPM telah memiliki embrio kelompok-kelompok yang sudah berpengalaman mengelola dana dan proyek PNPM memiliki fondasi yang kuat dan layak untuk dipertahankan.
Pemerintah harus segera bertindak cepat. Pemerintah perlu segera memutuskan kementrian mana yang berwenang untuk melanjutkan program PNPM ini. UU Desa yang sudah mulai diterapkan jangan sampai menghambat kelanjutan program ini. Tapi justru sebaliknya UU Desa dapat dijadikan peluang karena ada jaminan dana yang cukup memadai bagi kelancaran aktivitas-aktivitas masyarakat. PNPM telah memiliki embrio kelompok-kelompok yang sudah berpengalaman mengelola dana dan proyek PNPM memiliki fondasi yang kuat dan layak untuk dipertahankan.
Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengesahkan UU Pilkada dan Pemda. Hasil signifikan dari pengesahan UU Pilkada dan Pemda adalah digelarnya pilkada serentak pada tahap pertama, yaitu Desember 2015. Pilkada serentak selanjutnya akan digelar Februari 2017, Juni 2018, dan pada akhirnya pilkada serentak akan digelar di seluruh Indonesia pada tahun 2027. Putusan lain yang signifikan adalah pilkada hanya berlangsung satu putaran. Dengan disahkan UU pilkada ini akan mengakhiri polemik yang terjadi selama ini.
1)Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengesahkan UU Pilkada dan Pemda. 2)Hasil signifikan dari pengesahan UU Pilkada dan Pemda adalah digelarnya pilkada serentak pada tahap pertama, yaitu Desember 2015.3) Pilkada serentak selanjutnya akan digelar Februari 2017, Juni 2018, dan pada akhirnya pilkada serentak akan digelar di seluruh Indonesia pada tahun 2027. 4)Putusan lain yang signifikan adalah pilkada hanya berlangsung satu putaran.5) Dengan disahkan UU pilkada ini akan mengakhiri polemik yang terjadi selama ini.
Adanya pihak-pihak pembuat obat yang hanya mencari keuntungan sesaat, tanpa memikirkan bagaimana risikonya apabila obat tersebut dikonsumsi orang sangat meresahkan. Badan yang punya otoritas melakukan pemeriksaan adalah Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan. Memang tidak boleh kita mengonsumsi obat secara sembarangan, sebab risikonya adalah keamanan jiwa seseorang. Apalagi obat tersebut beredar sangat ilegal, tentu lebih tinggi lagi risikonya bila dikonsumsi.
Dengan demikian, solusi yang diambil Jokowi demi kepentingan bangsa ini diyakini akan diterima DPR yang akan memproses perpu penunjukan tiga pelaksana pimpinan KPK dan memproses pencalonan Badrodin sebagai Kapolri, setelah DPR menyelesaikan masa reses dan memulai masa persidangan baru pada 23 Maret 2015.
Tentang:
Contoh Soal B.Indonesia
a. Judul
Pada umumnya syarat teks editorial sama dengan judul artikel opini, yaitu provokatif, singkat, padat, relevan, fungsional, representative dan merujuk pada bahasa baku.
b. Tesis
Pada bagian pembuka editorial, dipaparkan latar belakang dari permasalahan yang diangkat dalam teks,
c. Argumentasi
Teks editorial membahas masalah yang sedang diperbincangkan umum di masyarakat. Masalah yang diulas biasanya berskala nasional. Teks editorial jarang membahas isu internasional. Isu internasional hanya akan dibahas jika memberikan efek pada stabilitas nasional. Dalam mengulas sebuah masalah, penulis selalu menyertakan beraneka argumentasi.Argumentasi ini bisa menyertakan fakta dan opini.
Pada umumnya syarat teks editorial sama dengan judul artikel opini, yaitu provokatif, singkat, padat, relevan, fungsional, representative dan merujuk pada bahasa baku.
b. Tesis
Pada bagian pembuka editorial, dipaparkan latar belakang dari permasalahan yang diangkat dalam teks,
c. Argumentasi
Teks editorial membahas masalah yang sedang diperbincangkan umum di masyarakat. Masalah yang diulas biasanya berskala nasional. Teks editorial jarang membahas isu internasional. Isu internasional hanya akan dibahas jika memberikan efek pada stabilitas nasional. Dalam mengulas sebuah masalah, penulis selalu menyertakan beraneka argumentasi.Argumentasi ini bisa menyertakan fakta dan opini.
d. Penegasan ulang
Bagian ini berisi saran dan solusi dari penulis atas permasalahan yang sedang dibahas atau bisa berupa kesimpulan yang sifatnya menegaskan ulang pendapatnya.
Bagian ini berisi saran dan solusi dari penulis atas permasalahan yang sedang dibahas atau bisa berupa kesimpulan yang sifatnya menegaskan ulang pendapatnya.
SOAL 1
Berakhirnya pemerintahan SBY ternyata diikuti dengan berakhirnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), baik PNPM mandiri Pedesaan maupun PNPM Mandiri Perkotan. Program ini dicanangkan oleh SBY pada tahun 2007. Memasuki tahun 2015 belum ada kejelasan kelanjytan program tersebut. Padahal selama bertahun-tahun PNPM telah mewarnai aktivitas masyarakat. Aset yang dikelola terus bertambah setiap tahun. Ketika terhenti, persoalan tidak hanya berkaitan dengan penanganan aset tetapi juga nasib para fasilitatornya. Mereka dokontrak setiap tahun. Dan selama PNPM masih ada maka kontraknya bisa diperpanjang.
Judul yang tepat untuk penggalan teks editorial tersebut adalah....
SOAL 2
Berakhirnya pemerintahan SBY ternyata diikuti dengan berakhirnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), baik PNPM mandiri Pedesaan maupun PNPM Mandiri Perkotan. Program ini dicanangkan oleh SBY pada tahun 2007. Memasuki tahun 2015 belum ada kejelasan kelanjutan program tersebut. Padahal selama bertahun-tahun PNPM telah mewarnai aktivitas masyarakat. Aset yang dikelola terus bertambah setiap tahun. Ketika terhenti, persoalan tidak hanya berkaitan dengan penanganan aset tetapi juga nasib para fasilitatornya. Mereka dikontrak setiap tahun. Dan selama PNPM masih ada maka kontraknya bisa diperpanjang.
Kutipan editorial tersebut berisi ….
SOAL 3
Berakhirnya pemerintahan SBY ternyata diikuti dengan berakhirnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), baik PNPM mandiri Pedesaan maupun PNPM Mandiri Perkotan. Program ini dicanangkan oleh SBY pada tahun 2007. Memasuki tahun 2015 belum ada kejelasan kelanjutan program tersebut. Padahal selama bertahun-tahun PNPM telah mewarnai aktivitas masyarakat. Aset yang dikelola terus bertambah setiap tahun. Ketika terhenti, persoalan tidak hanya berkaitan dengan penanganan aset tetapi juga nasib para fasilitatornya. Mereka dokontrak setiap tahun. Dan selama PNPM masih ada maka kontraknya bisa diperpanjang.
Masalah yang diangkat pada kutipan editorial tersebut adalah….
SOAL 4
Pemerintah harus segera bertindak cepat. Pemerintah perlu segera memutuskan kementrian mana yang berwenang untuk melanjutkan program PNPM ini. UU Desa yang sudah mulai diterapkan jangan sampai menghambat kelanjutan program ini. Tapi justru sebaliknya UU Desa dapat dijadikan peluang karena ada jaminan dana yang cukup memadai bagi kelancaran aktivitas-aktivitas masyarakat. PNPM telah memiliki embrio kelompok-kelompok yang sudah berpengalaman mengelola dana dan proyek PNPM memiliki fondasi yang kuat dan layak untuk dipertahankan.
Kutipan editorial tersebut banyak mengandung ....
SOAL 5
Pemerintah harus segera bertindak cepat. Pemerintah perlu segera memutuskan kementrian mana yang berwenang untuk melanjutkan program PNPM ini. UU Desa yang sudah mulai diterapkan jangan sampai menghambat kelanjutan program ini. Tapi justru sebaliknya UU Desa dapat dijadikan peluang karena ada jaminan dana yang cukup memadai bagi kelancaran aktivitas-aktivitas masyarakat. PNPM telah memiliki embrio kelompok-kelompok yang sudah berpengalaman mengelola dana dan proyek PNPM memiliki fondasi yang kuat dan layak untuk dipertahankan.
Saran yang diberikan penulis editorial adalah ….
SOAL 6
Pemerintah harus segera bertindak cepat. Pemerintah perlu segera memutuskan kementrian mana yang berwenang untuk melanjutkan program PNPM ini. UU Desa yang sudah mulai diterapkan jangan sampai menghambat kelanjutan program ini. Tapi justru sebaliknya UU Desa dapat dijadikan peluang karena ada jaminan dana yang cukup memadai bagi kelancaran aktivitas-aktivitas masyarakat. PNPM telah memiliki embrio kelompok-kelompok yang sudah berpengalaman mengelola dana dan proyek PNPM memiliki fondasi yang kuat dan layak untuk dipertahankan.
Saran editorial tersebut ditujukan kepada ….
SOAL 7
Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengesahkan UU Pilkada dan Pemda. Hasil signifikan dari pengesahan UU Pilkada dan Pemda adalah digelarnya pilkada serentak pada tahap pertama, yaitu Desember 2015. Pilkada serentak selanjutnya akan digelar Februari 2017, Juni 2018, dan pada akhirnya pilkada serentak akan digelar di seluruh Indonesia pada tahun 2027. Putusan lain yang signifikan adalah pilkada hanya berlangsung satu putaran. Dengan disahkan UU pilkada ini akan mengakhiri polemik yang terjadi selama ini.
Kutipan editorial tersebut membicarakan masalah ….
SOAL 8
1)Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengesahkan UU Pilkada dan Pemda. 2)Hasil signifikan dari pengesahan UU Pilkada dan Pemda adalah digelarnya pilkada serentak pada tahap pertama, yaitu Desember 2015.3) Pilkada serentak selanjutnya akan digelar Februari 2017, Juni 2018, dan pada akhirnya pilkada serentak akan digelar di seluruh Indonesia pada tahun 2027. 4)Putusan lain yang signifikan adalah pilkada hanya berlangsung satu putaran.5) Dengan disahkan UU pilkada ini akan mengakhiri polemik yang terjadi selama ini.
Opini penulis editorial tersebut terdapat pada kalimat nomor….
SOAL 9
Adanya pihak-pihak pembuat obat yang hanya mencari keuntungan sesaat, tanpa memikirkan bagaimana risikonya apabila obat tersebut dikonsumsi orang sangat meresahkan. Badan yang punya otoritas melakukan pemeriksaan adalah Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan. Memang tidak boleh kita mengonsumsi obat secara sembarangan, sebab risikonya adalah keamanan jiwa seseorang. Apalagi obat tersebut beredar sangat ilegal, tentu lebih tinggi lagi risikonya bila dikonsumsi.
Isi editorial tersebut menunjukkan bahwa penulis berpihak kepada ....
SOAL 10
Dengan demikian, solusi yang diambil Jokowi demi kepentingan bangsa ini diyakini akan diterima DPR yang akan memproses perpu penunjukan tiga pelaksana pimpinan KPK dan memproses pencalonan Badrodin sebagai Kapolri, setelah DPR menyelesaikan masa reses dan memulai masa persidangan baru pada 23 Maret 2015.
Kutipan editorial tersebut termasuk pada bagian ….
Tidak ada komentar:
Posting Komentar